Penyerahan SK didasarkan pada Keputusan DPP Provinsi Maluku Partai Keadilan dan Persatuan nomor 002/SK/DPP-PKP.M/2021 Tentang Susunan Personalia Pimpinan Kabupaten /Kota Wilayah Maluku Partai PKP Periode 2021 - 2026.
Adapun penyerahan SK untuk 10 Ketua DPK PKP Wilayah Maluku antara lain, Ketua DPK Kota Ambon, Martziel Fritzgerald Pasanea, SE, Ketua DPK Maluku Tengah (Malteng) Mokhlis Tualeka , SE , DPK Seram Bagian Barat (SBB) Mathen Poceratu, DPK Seram Bagian Timur (SBT) Jhon Rumadham, SH, DPK Buru Selatan (Bursel) Hendro Tanny, DPK Kepulauan Tanimbar (KKT) Agustinus Utuwaly, S.Sos, DPK Maluku Tenggara (Malra) Andreas Berchmans Lasol, DPK Kota Tual, Kudus Nuhuyanan, S.Sos, SH,MH , DPK Maluku Barat Daya (MBD) , Drs.Simon Moshe Maahury, M.Th, DPK Kepulauan Aru, Heri LaeLaem. Sementara untuk Kabupaten Buru dalam tahap proses konsolidasi untuk mendapatkan pimpinan DPK defenitif.
Kegiatan ini berlangsung di Kantor DPP PKP Maluku, Kawasan Talaga Raja, Negeri Urimesing, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Pimpinan DPK se Maluku diawali dengan laporan hasil kerja tim Fit and Propertest ketua tim.
Ketua DPP PKP Maluku, Evans Reynold Alfons dalam arahannya menyampaikan Fit and Proper Test adalah tahapan dan mekanisme Partai yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan pimpinan partai PKP di tingkat Kabupaten / Kota yang benar - benar memiliki skill dan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan di tahun 2024.
Dijelaskan, sebagai pimpinan di atas Kabupaten/Kota maka peran dari ketua ketua DPK sangatlah penting karena merupakan tiang penjaga utama untuk memajukan partai PKP Wilayah Maluku.
"Pada prinsipnya, PKP adalah partai Politik, dan tentunya untuk memberikan arah yang jelas terkait dengan perjalanan partai, maka hal itu perlu dimulai dengan melakukan pembenahan secara struktural," ungkapnya.
Dikatakan, Fit and Proper Test yang dilaksanakan oleh DPP PKP Maluku adalah untuk mencegah adanya gesekan sesama kader partai, artinya bahwa dengan Fit and Proper Test semua kader diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan tes sehingga dari hasilnya maka akan ditemukan figur pimpinan partai yang berkompeten.
Untuk itu, kata Alfons, para pimpinan Ketua DPK se Maluku yang sudah mengantongi SK memiliki tanggungjawab untuk membesarkan partai, menjadi jembatan demokrasi, sehingga persoalan masyarakat mestilah diperhatikan.
"Jika kita berbicara tentang Maluku maka tidak terlepas dengan budaya dan adat istiadat kita, bahwa kita adalah Provinsi yang merupakan negeri para raja, sehingga dalam proses untuk memperkuat identitas partai PKP Maluku, hal yang harus dilakukan adalah menghargai adat istiadat di Maluku." ucapnya. (OR/05)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |