Penolakan yang dilakukan pimpinan masyarakat adat ini lantaran kehadiran APRI tanpa ada koordinasi dengan para pemangku adat di Kabupaten Buru dan hal ini mengundang amarahnya sebagai raja yang tidak di indakan.
Bentuk penolakan tersebut tersalurkan saat digelar pertemuan di kediaman Kepala Soa Dava, Desa Waetinan, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, beberapa waktu lalu dengan melibatkan para tokoh adat yang ada di petuanan Kayeli dan sejumlah lembaga kemasyarakatan.
Adapun hasil pertemuan tersebut adalah eksplorasi hasil tambang hanya bisa dilakukan oleh anak adat kabupaten Buru dengan cara tradisional, yang oleh Gubernur Maluku ingin menjadikan daerah tambang Gunung Botak sebagai tambang rakyat. Serta melarang kehadiran perusahan untuk beraktifitas di kawasan Gunung Botak.
Dalam pertemuan itu juga, mereka sangat menyangkan adanya kehadiran APRI yang diduga difaailtasi oleh Pemerintah Daerah, namun tidak melibatkan anak adat khususnya pemilik petuanan.
"Saya atas nama Raja Kayeli, menegaskan, bahwa kerajaan Kayeli, memiliki kewenangan terkait dengan hak ulayat dan hak adat, sehingga sebagai pimpinan masyarakat adat saya menolak adanya bentuk intervensi, kehadiran untuk melakukan aktivitas di wilayah Gunung Botak, ataupun wilayah lain dalam petuanan Kayeli, termasuk APRI" tegas Abdullah Wael. (OR/09)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |