“Saran saya sebagai anak adat, kalau bisa ketua Hena Hetu itu bukan orang politik. Pilihlah mereka yang dianggap mampu dan cakap menjalankan roda organisasi guna menjamin proses pengkaderan dan kesinambungan organisasi," ucap Gubernur.
"Bila ada perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari,” sambungnya.
Hena Hetu, menurut Gubernur, dalam konteks pemerintah adalah perhimpan masyarakat adat yang berdomisili di negeri-negeri, pada wilayah Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat yang berjumlah 22 negeri, dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS tahun 2020 sebanyak 102.466 jiwa.
“Itu artinya perhimpunan ini memiliki potensi SDM dan SDA yang besar, yang bila dikelola secara baik maka akan memberikan kontribusi besar kepada Maluku. Dan kita ketahui bersama, jazirah Leihitu juga telah melahirkan banyak tokoh besar dan pemimpin daerah di berbagai tingkatan lokal, regional maupun nasional,” paparnya.
Lebih jau ia menjelaskan, penyelenggaraan musyawarah Hena Hetu, adalah salah satu cara untuk mempererat dan mempersatukan kembali semangat hidup masyarakat di Jazirah Leihitu. Olehnya itu, peserta Mubes sebaiknya terus menjalin persatuan antar peserta agar tujuan pelaksanaan kegiatan Mubes dapat tercapai.
Gubernur mengingatkan agar warga Hena Hetu kembali kepada semangat awal yang melandasi pembentukan organisasi yakni menjaga nilai kekeluargaan dan kebersamaan sebagai sesama anak negeri, demi memperjuangkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Hendaknya setiap perbedaan yang terjadi bukanlah sebuah upaya untuk saling berlawanan tapi justru saling melengkapi, karena setiap perbedaan adalah anugerah Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai manusia harus hidup berdampingan karena membutuhkan antar sesama. itu harus menjadi pegangan kita,” pungkasnya. (OR/05)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |