Namrole, Orasirakyat.com
Hal ini disampaikan Muhtadi saat dicegat usai mengikuti kegiatan jalan Sehat Yang digelar KAHMI di alun-alun Kota Namrole, Sabtu (05/02/22).
"Oh iya Tambatan Perahu masih dalam proses perhitungan Kerugian keuangan negara oleh BPKP ya. Nanti insya Allah di minggu depan ini kami akan melakukan ekspos untuk penetapan tersangka," kata Muhtadi.
Kendati telah mengaku akan melakukan ekspos penetapan tersangka, namun Muhtadi pun menambahkan bahwa status kasus ini akan ditentukan pada pertengahan bulan Februari saat ekspos dilakukan.
"Jadi di pertengahan Februari nanti akan kami ekspos apakah perkara ini naik terus bisa ditingkatkan selanjutnya dengan penetapan tersangka atau dilakukan penghentian," ucapnya.
Namun, lanjutnya, pihaknya pun berkeinginan agar kasus ini bisa berlanjut pasca penetapan tersangka.
"Tentu harus berlanjut sampai penyelesaian," ujarnya.
Untuk diketahui, setelah melalui rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang panjang, Kejari Buru akhirnya mengantongi calon tersangka korupsi kasus tambatan perahu di Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel tahun 2019.
Kasus tersebut dinaikan status dari penyelidikan ke penyidikan setelah Kejari Buru menemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp.400 juta berdasarkan hasil perhitungan penyidik.
Kerugian tersebut berasal dari DAK Afirmasi 2019 yang anggarannya digunakan untuk proyek tersebut. Kasi Intel Kejari Buru, Azer Orno mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyerahkan dokumen ke BPKP Perwakilan Maluku untuk keperluan perhitungan kerugian negara.
“Kerugian merupakan temuan penyidik yang sudah kita serahkan ke BPKP dan itu sudah final dan tinggal mereka hitung saja,”ungkap Orno kepada wartawan Senin (10/1).
Tak hanya berada di status penyidikan, dalam pengusutan kasus ini penyidik sudah mengantongi calon tersangka yang akan segera ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kasus ini.
“Hasil pemeriksaan saksi-saksi sudah rampung, kita tunggu gelar perkara untuk penetapan tersangka saja. Sebenarnya diakhir Desember sudah gelar, namun karena akhir tahun kita tunda,”jelasnya.
Untuk diketahui kasus dugaan korupsi pada proyek tambatan perahu milik Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan tahun 2019 mencuat dan mulai diusut Kejari Buru sejak awal 2021 lalu.
Dalam pengusutan tersebut terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek senilai Rp.700 juta yang bersumber dari DAK Afirmasi tahun 2019.
Sejumlah nama diduga terlibat dalam pendayagunaan anggaran di proyek ini mereka masing masing Kadis Perhubungan Bursel, serta kontraktor pelaksana. (OR/01)
Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |