Aksi ini menuntut supaya DPRD segera memanggil Kadis Disperindag, Hamis Souwakil untuk mendengar penjelasannya terkait surat edaran yang disampaikan terkait pembatasan penjualan BBM ke para pengecer.
Sedangkan di Kantor Bupati, pendemo meminta agar Bupati Safitri Malik Soulisa mencopot Kepala Disperindag, Hamis Souwakil karena kebijakannya mengeluarkan surat pembatasan penjualan BBM bagi pengecer sudah mematikan langkah usaha dari masyarakat kecil.
Aksi ini dipimpin oleh Said Lesbassa sebagai Korlap. Saat melakukan aksi pendemo menggunakan dua mobil Pickup, pengeras suara, bendera merah putih dan diiringi sejumlah kendaraan roda dua.
Ketika tiba dikantor DPRD setempat, Korlap Said Lesbassa langsung menyampaikan tuntutannya. Mereka berkeinginan supaya pimpinan DPRD Bursel segera memanggil Kepala Disperindag untuk meminta penjelasan terkait surat edaran tersebut.
"Kami menuntut dan minta pimpinan DPRD segera memanggil Kapala Disperindag supaya dapat menjelaskan hal ini, jangan membuat kebijakan yang mematikan masyarakat," ucap Lesbassa.
Lesbassa sangat menyayangkan kondisi DPRD Bursel yang begitu lemah melihat ekonomi masyarakat yang sangat terganggu akibat kebijakan pembatasan penjualan minyak tersebut.
"Kami melihat anggota DPRD lemah, DPRD cuek, DPRD tidak perna mementingkan kepentingan rakyat tapi mementingkan kepentingan pribadi," tambah Lesbassa yang juga Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Bursel itu.
Sementara pendemo lainnya, La Ode Hasrul mendesak supaya DPRD jangan hanya mementingkan diri sendiri tetapi melihat juga kemaslahatan masyarakat arus bawah sebab masalah ini sudah dikoordinasikan dengan Kadis Perindag Bursel namun tidak ada hasil.
"DPRD jangan diam sebab edaran yang dikeluarkan Disperindag sudah secara langsung membunuh ekonomi masyarakat," teriak Hasrul.
Pendemo sangat kesal karena sudah berorasi hampir satu jam belum ada DPRD satu pun yang menemui dan menerima aspirasi pendemo.
"Kami kecewa hampir jam 11 tapi tidak ada satu pun anggota DPRD yang masuk kantor," ujarnya.
Setelah menunggu hampir satu jam dan mengetahui pasti tidak bahwa idak ada DPRD satupun yang berkantor, dengan penuh kecewa pendemo pun beralih ke kantor Bupati.
Namun begitu, pendemo tetap ngotot supaya bisa masuk dan menyampaikan aspirasinya. Bahkan terjadi saling dorong sehingga palang pembatas pintu masuk ke kantor bupati patah.
Walaupun dihalangi SatPol PP, tetapi pendemo tetap berorasi dan meminta dengan tegas supaya Kepala Perindag Bursel, Hamis Souwakil dicopot sebab tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi.
"Bupati diminta copot Kadis Perindag. Surat edaran itu bikin susah katong semua, bukan hanya pengecer tapi semua yang membutuhkan susah. Dari dulu Plt Bupati sampai bupati defenitif dua periode tidak dilarang, tapi kenapa saat ini ada larangan," tanya Lesbassa yang kembali beorasi.
Lesbassa bahkan tak segan-segan menyinggung daerah - daerah lain yang sampai saat ini tidak ada larangan pengecer menjual minyak. Bahkan ia menyentil soal visi misi Bupati SMS GES yang berjanji menyiapkan 5000 lapangan kerja bagi masyarakat jika terpilih.
"Di Namlea, Ambon, bahkan kota - kota besar tidak ada larangan, kami tidak minta ijin, kami minta kebijakan karena ini membunuh kami masyarakat kecil. Kalau sampai saat ini belum bisa memenuhi 5000 lapangan kerja setidaknya jangan membuat kebijakan yang bisa membunuh kita masyarakat kecil," tambah Lesbassa.
"Jangan janji hanya janji, janji 5000 lapangan kerja, jangankan 5000, satu jua tidak ada, yang tukang ojek tetap tukang ojek, yang petani tetap bertani," tambahnya.
Menurutnya, akibat kebijakan yang dibuat, ekonomi masyarakat macet dan perputaran uang tidak berjalan dengan baik.
Setelah berorasi hampir satu jam, pendemo pun ditemui Kabag Pemerintahan Bursel, Ridwan Nyio dan diminta untuk mengutus tiga orang perwakilannya supaya bisa menyampaikan aspirasi ke Wakil Bupati Bursel, Gerson Eliaser Selsily.
Namun, saat wartawan ingin meliput pertemuan tersebut, Wakil Bupati, Gerson Eliaser Selsily hanya ingin bertemu dengan para utusan pendemo saja. Akhirnya wartawan hanya bisa keluar meninggalkan ruang rapat Wakil Bupati.
"Kesimpulan pertemuan tadi dengan Pak Wakil Bupati itu nantinya langkah yang di ambil Pemda yakni akan segera dilakukan pertemuan dengan Kadis Perindag untuk menertibkan dan mendata para pengecer serta mengetahui berapa banyak stok BBM yang masuk untuk dilakukan penataan ulang, sehingga dapat ditertibkan HET ditengah-tengah pengecer dan bisa berjalan normal" terangnya.
Untuk itu, para pengecer diminta menahan diri sampai dilakukan pertemuan dengan Kadis Perindag, Hamis Souwakil.
"Segera dilakukan, tadi ada Sekretaris Disperindag dan sudah diminta untuk secepatnya diagendakan untuk pertemuan," tandasnya.
Aksi demo ini berlangsung aman dengan pengawalan ketat sejumlah anggota polsek Namrole. (OR/01)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |