Tak main-main, Presiden juga mengultimatum agar seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga, seluruh pemerintah daerah serta BUMN untuk menggunakan produk dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pengarahan Presiden RI tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali, pada Jumat, 25 Maret 2022.
Saat dimintai tanggapan atas kemarahan Presiden, Ketua umum Relawan Jokowi (RéJO) HM Darmizal mengatakan jika kejengkelan Presiden Jokowi itu sangat beralasan.
"Presiden sudah berulangkali mengingatkan Kementerian dan Lembaga serta BUMN untuk menggunakan produk buatan dalam negeri. Namun sampai saat ini, instruksi Presiden itu tidak diindahkan," jelasnya, Jumat 26 Maret 2022.
Karena itu, lanjut Darmizal, RéJO terus mendukung langkah perbaikan yang dilakukan oleh Presiden. Termasuk melalukan reshuffle kabinet, mengganti pimpinan Lembaga atau meminta Meneg BUMN untuk mengganti sejumlah Dirut BUMN.
"Saya yakin, Presiden Jokowi selalu bersungguh-sungguh dan serius dengan ucapannya," ujarnya.
Salah satu pendiri partai Demokrat ini menjelaskan, pada periode tahun 2014- 2019, Jokowi pernah menyampaikan akan membangun jaringan infrastruktur nasional.
"Ucapannya itu beliau buktikan dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran. Bahkan mungkin masuk kategori pembangunan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka," tuturnya.
Darmizal melanjutkan, pada tahun 2019- 2024 ini, Presiden Jokowi juga terus melanjutkan pembangunan.
Khususnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, penguatan jaringan ekonomi, pembelaan kepada UMKM dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dijajaran pemerintahan serta BUMN.
"Kejengkelan Presiden Jokowi tersebut tentu harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintahan. Hentikan ketergantungan pada produk impor dan manfaatkan produk dalam negeri semaksimal mungkin," jelas Darmizal.
Menurut alumni UGM Yogyakarta ini, kecintaan kepada produk dalam negeri adalah pondasi emas Indonesia memasuki periode 2024-2029 mendatang.
"Program pembangunan berkelanjutan tidak bisa hanya slogan dan lips service. Harus dipikirkan secara matang agar program pembangunan berkelanjutan itu dijalankan oleh pemerintahan hasil Pemilu 2024," urainya.
Darmizal menilai, periodesasi masa kerja Presiden tidak mencederai prinsip dasar demokrasi.
"Di ijabah atau tidak diskusi yang berkembang tersebut, semua tergantung pada anggota Dewan Yang Mulia di DPR/MPR RI. Mereka yang berkompeten dan berhak melakukan perbaikan aturan untuk itu. Pesta demokrasi tahun 2024 adalah golden way bagi Indonesia untuk Tumbuh dan Maju," pungkas satu alumni Jokowi di UGM ini. (WIT)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |