Kali ini Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Julius Toisutta kepada wartawan di Balai Kota Ambon, senin (11/04/2022) menyampaikan, dengan kondisi ril bahwa kurang lebih terdapat 11 desa adat atau negeri di Kota Ambon yang masih dipimpin oleh Penjabat Kepala Pemerintahan perlu diperhatikan Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon.
Menurut Julius, masyarakat negeri sangat merindukan kehadiran pimpinan devenitif, dan sudah seharusnya Pemerintah Kota Ambon melalui OPD terkait dapat melakukan komunikasi dan memfasilitasi semua proses yang terjadi ditingkat negeri.
"Tentunya kondisi ini perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Ambon, khususnya Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon, dengan melakukan komunikasi dan memfasilitasi untuk percepatan lahirnya kepala Pemerintahan yang devenitif, “ terangnya.
Ditegaskan, menjelang masa berakhirnya kepemimpinan Walikota Ambon Richard Louhenapessy dan Wakil Walikota Sharif Hadler, proses untuk menghadirkan pimpinan deventif di negeri adat harus dilakukan, sehingga dalam mengakhiri tugas tidak ada lagi utang atau beban tanggungjawab.
"Hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap intens melakukan koordinasi, dan itu harus dilakukan Bagian Tata Pemerintahan dan jika ditemui masalah maka perlu untuk diselesaikan dengan memberikan solusi dan cara yang pasti, sehingga proses - proses suksesi untuk menghadirkan kepala pemerintahan di negeri adat bisa terjawab,” terangnya.
Julius juga meminta proses yang terjadi di mata rumah perintah tiap negeri haruslah di kawal hingga proses pengangkatan, atau ada pemilihan.
“Sangat dipahami dinamika adat tidak bisa diintervensi oleh Pemerintah Kota Ambon, namun setidaknya dengan adanya perhatian serius dari Pemerintah Kota, masyarakat negeri tidak merasa sendiri dalam proses yang dilakukan.” terangnya.
Untuk itu Julius meminta, jika ada negeri yang sudah siap untuk ada dalam proses pemilihan atau pengangkatan raja harus ditanggapi dan difasilitasi.
Dia juga berharap agar masyarakat adat yang ada di negeri adat yang belum memiliki kepala pemerintahan devenitif atau raja dapat mengutamakan proses kekeluargaan, musyawarah dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat yang berlaku dan hidup di negeri adat.
“ Saya meminta supaya menghadirkan sosok seorang raja harus sesuai dengan aturan dan nilai - nilai adat yang berlaku di negeri itu sendiri. Sehingga pemangku adat dan atau tokoh - tokoh masyarakat mestilah memiliki satu pikir untuk memajukan negeri dan mensejahterakan masyarakat. (OR)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |