Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy mengakui, eksploitasi emas oleh para pelaku Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Gunung Botak yang tidak terkendali akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan cukup parah pada 10-15 tahun mendatang.
Memberikan sambutan sekaligus membuka Rakerda DPC Ikatan Alumni Universitas Pattimura (Ikapati) Kabupaten Buru, di Aula Kantor Bupati, Kamis (23/6/2022), Djalaluddin Salampessy mengatakan, kalau beberapa tahun terakhir ini isu hangat yang kemudian menjadi perhatian regional maupun internasional terkait dengan lingkungan di GB, kini kian memprihatinkan.
"Sangat memprihatinkan," tandas Salampessy.
Kondisi yang sangat memprihatinkan di Gunung Botak itu telah dilaporkan kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail.
"Kemarin kami melaporkan kepada pak gubernur, bahwa pak gubernur harus ada tindakan cepat, kalau tidak lingkungan kita tidak akan bertahan dalam 10-15 tahun ke depan,"sambung Dalampessy.
Salampessy yang akrab dipanggil Djar ini menguraikan, bahwa Wilayah perkebunan, sawah - sawah kita, hutan kita, tidak bisa memberikan kehidupan dan kesejahteraan masa depan di negeri ini kalau PETI di GB terus dibiarkan.
Kalau dibiarkan tidak terkendalinya eksploitasi yang tidak terkontrol oleh PETI , maka penambangan liar yang dilakukan itu kemudian akan berdampak terhadap lingkungan "Ini bukan peristiwa kecil.Ini peristiwa dunia bapak-ibu," sentak Djar.
Disentil berbagai history, terkait dengan Teluk Minamata, Peristiwa Nuklir di Chernobyl dan beberapa kejadian yang betul-betul mengharu-birukan kehidupan buat manusia di saat itu.
Dengan cerita history ini, ia mengingatkan, bila eksploitasi di GB tidak dikendalikan,maka dikhawatirkan nantinya Buru bukan lagi bagian dari masa depan.
"Buru ini besar, Negeri Rete Mena Bara Sehe, maju terus pantang mundur.Tidak pernah berpaling ke belakang. Jadi, teman-teman Ikapati mari kita bekerjasama membuka ruang, membuka pintu-jendela daerah itu, membuka pintu pulau Buru yang luasnya sembilan ribu meter lebih menjadi pulau yang memberikan harapan sehingga semua orang ingin datang ke sini," gugah Djar.
Ditanya wartawan terkait aktifitas PETI di GB Yang kini kian marak, usai ia membuka kegiatan DPC Ikapati Kabupaten Buru, Djar lebih jauh menjelaskan, bahwa Gubernur Murad Ismail sangat mengharapkan pengelolaan GB Itu secara profesional, sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
Gubernur sampaikan, bahwa lingkungan hidup itu satu kebutuhan yang akan memberikan satu kontribusi terhadap kehidupan umat manusia. Jadi kalau dirusak hari ini, maka dampaknya bukan hari ini tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan beratus-ratus tahun tidak pulih.
Kalau tidak dikelola dari sekarang, maka akan memberikan kesan buruk terhadap seluruh potensi yang ada di situ. Bukan hanya tentang alamnya saja, tetapi lingkungan manusianya, sosial budayanya dan lain-lain.
"Bayangkan, kalau ketidak terkendalikan itu dibiarkan begitu saja, maka sosial budaya kita juga akan rusak.Kenapa? Karena kita tidak akan mampu untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang rusak. Pasti budaya akan rusak.Ekonomi apalagi," tutur Djar.
Sambung Djar, Itulah yang kemudian gubernur mengharapkan, bahwa harus sesegera mungkin diadakan evaluasi mendasar terhadap kondisi sekarang untuk dilakukan tindakan-tindakan preventif, sehingga pengelolaan ini bisa terkendali.
Sebelum melapor ke gubernur, Djar mengaku telah terlebih dahulu melakukan beberapa langkah diantaranya ; menginstruksikan kepada Kepala Dinas yang memiliki tupoksi untuk secara administratif mengawal migrasi masuk dan keluar arus manusia. Kemudian mengawasi perdagangan bahan kimia berbahaya yang tidak terkontrol.
"Kami juga malah memberi suatu wilayah administrasi khusus, menginstruksikan untuk dibukanya RW atau RT baru di wilayah itu sehingga lebih mengontrol pada aktifitas administrasi dan aktifitas pembangunan, bahkan perdagangan zat-zat kimia yang beredar tanpa kendali dan tidak dilakukan oleh orang profesional.Nah ini langkah yang sudah sangat tepat, sehingga pengelolaan lingkungannya bisa terjaga," papar Djar.
Ditanya apakah akan ada penutupan paksa di GB ? Djar mengatakan, penutupan adalah tindakan yang bisa berhadap-hadapan dengan situasi.
"Kita mengendalikan dari unsur hulunya. Kalau hulunya tertib, maka ke tengah hingga hilir pasti tertib," tutup Djar. (LTO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |