“Mereka datang menyampaikan putusan MA yang menetapkan harga ganti rugi lahan sebesar Rp14.000/m2 dianggap tidak manusiawi” demikian disampaikan Febry saat menerima perwakilan pengunjuk rasa di Gedung Bina Graha, Kamis (18/8/2022).
Tetelepta mengungkapkan, di satu sisi masyarakat mendukung proyek Masela sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) serta masyarakat menghormati proses-proses hukum yang sudah berlangsung.
Kendati begitu, mereka tetap meminta kelayakan ganti rugi atas lahan tersebut berupa tambahan kompensasi adat.
“Masyarakat tidak menerima apabila lahan mereka hanya dihargai tidak lebih mahal dari harga beras,” ungkap Tetelepta.
Setelah menerima aspirasi masyarakat, pihaknya akan langsung menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan rapat Tingkat Menteri yang akan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Presiden.
Seperti diketahui, KSP telah melakukan rapat-rapat dengan mengundang stakeholder terkait di antaranya Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Inpex, Jamdatun dan BPK.
Pada rapat tersebut SKK Migas dan Inpex ditugaskan untuk segera menghitung harga keekonomian proyek Masela tersebut dan segera bertemu dengan masyarakat untuk bernegosiasi terkait kompensasi yang akan diberikan.
Untuk diketahui, sebelumnya pengadilan telah menetapkan harga tanah menjadi Rp172.000/m2 namun akibat pengajuan banding harga tanah kembali menjadi Rp14.000. Akhirnya masyarakat tidak menerima dan langsung bertemu dengan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan. (ZS)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |