“Kesepakatan larangan kepada tenaga guru dan kesehatan aktif sebagai Pjs Kades tersebut telah disepakati oleh Bupati dan DPRD saat penyampaian LPJ Bupati 2022 di DPRD setempat kemarin,” jelas Ketua DPRD Bursel kepada Media ini kemarin.
Politisi Nasdem ini mengatakan, larangan keterlibatan tenaga guru dan kesehatan aktif melalui beberapa pertimbangan, yakni tenaga pendidik dan kesehatan saat ini masih sangat minim dan di butuhkan baik di sekolah maupun rumah sakit/ Puskesmas.
Bahta mengungkapkan Bursel saat ini masih sangat membutuhkan guru dan para medis karena kuota kebutuhan belum memenuhi secara baik di daerah.
"Jika dibiarkan guru dan tenaga kesehatan aktif menjabat sebagai Pjs Kades di Bursel pada Februari 2023 ini, maka dunia pendidikan dan kesehatan tidak akan berjalan maksimal alias pincang," ucap Bahta.
Dirinya juga mengaku ada modus yang sengaja di mainkan oleh oknum Guru dengan mengubah status gurunya sebagai pengawas di UPTD pada berapa bulan berjalan, padahal guru tersebut masih di sekolah, dan ini merugikan dunia pendidikan di Bursel.
"Kalau bisa ada uji kelayakan terhadap Pjs Kades sehingga tidak kaku dan berkompeten dalam memimpin Desa yang ada di Bursel," ujar Bahta.
Selaku Ketua DPRD Bursel juga ia berharap kepada Bupati untuk lebih bijaksana dalam melihat persoalan dimaksud.
"Bupati dan Wakil Bupati harus arif dan bijaksana dalam melihat permasalahan ini, jangan sampai terjadi ketimpangan di dunia pendidikan maupun kesehatan," tandasnya. (Tim)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |