SBT, Orasirakyat.com
Warga yang enggan namanya dipublikasikan ini menjelaskan, dalam pengelolaan dana desa, pejabat desa dinilai tidak terbuka dengan masyarakat desa, sehingga beberapa kegiatan tidak direalisasikan, namun anggarannya diduga sudah selesai dicairkan.
"Anggaran sudah cair tetapi program tidak jalan," ucap sumber ini di Bula pada Sabtu (18/3/2023)
Sumber ini merincikan, Penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang ditetapkan oleh pemerintah desa sebanyak 149 penerima, namun yang disalurkan hanya kepada 124 penerima sementara sisanya sebanyak 25 penerima diduga tidak disalurkan sehingga anggaran yang tidak direalisasikan ditaksir mencapai Rp 90.000.000.
"Dari dana desa misalnya BLT yang disalurkan tidak sesuai, pertanyaannya adalah sisa anggaran ini dikemanakan," tanya Sumber ini.
Selain dari anggaran yang bersumber dari dana, ada juga kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa tahun anggaran 2022 dan SILPA tahun anggaran 2021 yang diduga dicairkan oleh yang bersangkutan juga tidak direalisasikan.
Untuk itu sumber ini mendesak aparat penegak hukum untuk segera menelusuri pengelolaan dana desa di Kilga Watubau yang dinilai sangat merugikan masyarakat
"Penegak hukum segera telusuri, karena ini merupakan uang negara yang diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat," ucap sumber ini.
Lanjutnya, untuk belanja Camera Canon senilai Rp, 7.500.000 diduga tidak dibelanjakan, Musrembang tidak ada makan dan minum namun di RAB tertera belanja barang konsumsi Rp, 2.150.000 dan Anggaran dukungan Pilkades sebesar Rp, 14.835.000 namun faktanya tidak ada pelaksanaan Pilkades dan anggarannya diduga telah dicairkan.
Sementara Penjabat desa Kilga Watubau yang diketahui bernama, Umar Tanase sampai berita ini dipublis belum dapat dikonfirmasi terkait dengan dugaan penggelapan dana desa yang dialamatkan kepada dirinya. (KT-FS)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |