Komunitas pencinta alam di Bursel ini melakukan aksi memprotes atas kebijakan PD. Panca Karya yang diduga melakukan penebangan pohon di hutan secara sembarangan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berakibat terjadinya banjir.
Terpantau, setelah melakukan orasi beberapa saat, KARIBO yang terdiri dari sekitar 10 anak muda ini kemudian berkemah di depan kantor DPRD sambil menyampaikan orasinya.
Saat melakukan aksi, KARIBO membawa atribut bendera organisasi KARIBO, Bendera Merah Putih, pengeras suara berupa speaker aktif dan Toa, serta peralatan kemah.
Selain demo soal penembangan hutan oleh PD. Panca Karya, mereka juga menyentil dampak lingkungan akibat penebangan tersebut, serta legalitas perusahan milik Pemerintah Provinsi Maluku itu termasuk masalah Amdal.
Tak hanya itu mereka juga menyuarakan soal sampah yang ada di dalam kota Namrole.
Korlap Fandi Solissa dalam aksinya mengatakan, kehadiran mereka bukan untuk cari muka di kantor DPRD tetapi kehadiran mereka memperjuangkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Bursel.
"Kami minta DPRD melakukan pengawasan secara masif kepada pergerakan PD Panca Karya yang menebang kayu. Fatalnya lagi ada kayu muda yang ditebang tapi kemudian tidak dipakai dan dibiarkan begitu saja," teriak Solissa.
Mereka mengungkit bahwa sebenarnya DPRD Bursel tau akan masalah-masalah tersebut tapi terkesan didiamkan dan cuek akan kondisi lingkungan yang mulai rusak.
"Samua itu untuk kepentingan katong saudara-saudara supaya kalau hujan mereka tidak kebanjiran, mereka tidak susah. Untuk itu harus ada pengawasan DPRD secara legislatif," tambahnya.
KARIBO mengecam anggota DPRD yang dianggap tidak menyelesaikan persoalan-persoalan pengrusakan hutan yang terjadi di Buru Selatan ini.
Setelah melakukan aksi lebih dari satu jam, anggota DPRD Bursel, Dominggus Lesnussa (Yadus) sempat menemui KARIBO dan menyampaikan bahwa pimpinan dan Anggota DPRD sementara hearing bersama tokoh adat soal klaim kepemilikan pulau Tomahu di kecamatan Kepala Madan.
Namun KARIBO terus melakukan aksinya sampai Ketua DPRD Muhajir Bahta didampingi anggota DPRD Ahmad Umasangaji dan Dominggus Lesnussa menemui mereka.
Disitu Ketua DPRD Muhajir Bahta menjelaskan kepada KARIBO bahwa, ijin HPH maupun HPL oleh PD Panca Karya dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Tapi secara kelembagaan DPRD akan memanggil pihak PD Panca Karya dan perusahaan yang melakukan penebangan hutan kayu di Bursel.
“DPRD akan menyurati dan undang perusahan-perusahan termasuk PD Panca serta dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bursel,” ucap Ketua DPRD.
Ketua DPD partai Nasdem Bursel ini juga berharap para pendemo bisa ikut ambil bahagian dalam agenda dengar pendapat antara DPRD dan PD Panca Karya tersebut.
"Kami juga berharap adik-adik bisa ada saat kami lakukan rapat dengan pendapat dengan PD. Panca Karya dan pihak-pihak tertentu," tandasnya.
Untuk diketahui, Aksi KARIBO ini sebelumnya dilakukan di pasar Kai Wait Namrole. Aksi mereka dikawal ketat oleh personil Polres Bursel. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |