Dalam pemberitaan itu, Difinubun menuding dan mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) Bursel tahun anggaran 2024 untuk kepentingan politik penguasa di Bursel.
Atas pemberitaan itu, Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Pendidikan Bursel, Ahmad Wael angkat suara menanggapi tudingan Difinubun.
Dalam keteranggannya di Namrole (17/06/2024), Wael membantah dengan tegas semua tudingan Difinubun itu.
" Sama sekali tidak benar kalau pihak dinas sudah gunakan dana itu untuk kepentingan politik, itu fitnah yang amat keji," ucapnya, Senin (17/6/2024).
Menurutnya dana TPG semester 1 sudah ada direkening dinas sejak bulan Mei 2024 namun belum bisa diberikan kepada para Guru penerimanya akibat belum tuntasnya perhitungan pemotongan biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar 1 %.
Dirinya menjelaskan, sesuai peraturan maka ada 5℅ potongan untuk BPJS, 4℅ merupakan tanggungan Pemda Bursel sedangkan sisa 1℅ merupakan tanggungan penerima TPG tersebut.
Wael menyebut pihaknya memang agak terlambat menerima informasi transferan dari pusat untuk Tunjangan Penghasilan Guru (Guru).
"Dana transfer sudah masuk di bulan mei 2024. Kita baru tahu awal Juni ini, itu yang mempengaruhi keterlambatan realisasi TPG karena berpengaruh kepada belum selesainya perhitungan potongan 1 ℅ BPJS bagi penerima TPG itu," terangnya.
Lebih jauh, Wael menyebut Jumlah penerima TPG semester 1 tahun anggaran 2024 yang telah terbit sesuai Surat Keputusan (SK) sebanyak 140 orang.
"Jumlah penerima TPG untuk kabupaten buru Selatan berjumlah tahun 2023 sebanyak 150 orang dan tahun 2024 ada penambahan sebanyak 11 orang yang baru lulus PPG, itupun jika data guru yang bersangkutan telah valid dan telah terbit SK penerima per semester," rinci PLH Kadis Pendidikan Bursel.
Penjelasannya ini sekaligus untuk meluruskan tudingan miring pada salah satu akun Facebook yang menyebut bahwa penerima TPG Bursel sebanyak 180 orang.
Sedangkan untuk kekurangan pembayaran Tahun Anggaran 2023 1 triwulan telah disalurkan pada bulan April 2024.
Dirinya menekankan, selain pajak dan potongan BPJS, maka pihak dinas tidak berani melakukan pemotongan dalam bentuk apapun dari penerima tunjangan sebab itu adalah hak mereka seutuhnya yang dijamin oleh negara.
" Ini di hari Idul Adha, saya tegaskan dinas tidak potong 1 rupiah pun hak para guru penerima TPG. Yang dipotong itu sesuai amanat undang-undang yakni 1% BPJS beserta pajaknya. diluar itu sama sekali tidak ada!," tegas mantan ketua HMI cabang Namlea ini.
Wael menguraikan Potongan BPJS dilakukan sebagaimana di atur dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan permendagri Nomor 70 Tahun 2020.
Dia juga menyebut bahwa penyaluran Semester 1 tahun 2024 masih dalam proses pengajuan SPM ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sementara itu, Akmal, Kepala BPJS Cabang Buru Selatan (17/06/2024) mengakui pihaknya sudah lakukan koordinasi untuk persoalan ini.
"Minggu lalu saya sudah koordinasikan untuk potongan 1 persen sudah selesai untuk Januari-Maret, saat ini sudah ada di tangan Operator TPG, jadi saya harap semua pihak bersabar karena untuk 1 persen BPJS tidak boleh ada kekeliruan perhitungan," jelasnya.
Ditambahkan pula olehnya bahwa saat ini tinggal dilakukan sinkronisasi data saja antara BPKAD & Dinas Pendidikan.
"Tinggal sinkronisasi data saja," tutupnya. (Tim)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |