Acara ini berlangsung di Aula lantai dua Kantor Bupati Bursel, Namrole, dan dibuka oleh Bupati Bursel, Hj. Safitri Malik Soulisa pada Selasa, 30 Juli 2024.
Dalam sambutannya, Bupati Safitri menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Indonesia menargetkan untuk menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Bupati menekankan pentingnya memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, dan daya saing daerah dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045.
"RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun mendatang, akan menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan berlaku setiap lima tahun," ujar Safitri.
Bupati perempuan pertama di Provinsi Maluku ini mengaku, RPJPD juga akan menjadi acuan bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi mereka kedepan.
Dalam konteks Maluku, lanjut Safitri, kontribusi provinsi ini terhadap perekonomian nasional diproyeksikan meningkat dari 0,70% pada tahun 2023 menjadi 2,00% pada tahun 2045. Maluku akan difokuskan sebagai "Ekonomi Biru Timur Indonesia," dengan pendayagunaan sumber daya kelautan sebagai prioritas utama.
Lima prioritas utama untuk Bursel dalam pengembangan ekonomi biru meliputi, pengembangan kawasan perikanan berkelanjutan, pembangunan sarana pelabuhan laut, pengembangan potensi pariwisata, penguatan rantai pasok industri pariwisata, dan peningkatan kualitas angkatan kerja di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.
Selain itu, kebijakan transformasi sosial akan difokuskan pada peningkatan akses layanan kesehatan, penanganan gizi buruk dan stunting, serta pemerataan tenaga medis.
"Di bidang pendidikan, prioritasnya adalah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta pemerataan tenaga pendidik, khususnya untuk PAUD dan pendidikan dasar," ujarnya.
Sementara itu, transformasi tata kelola akan difokuskan pada optimalisasi regulasi, percepatan digitalisasi layanan publik, dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Bupati Safitri berharap musrenbang RPJPD ini dapat menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan dokumen RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2025-2045.
"Setelah RPJPD ini disahkan, diharapkan seluruh arah kebijakan dan target pembangunan jangka menengah lima tahunan yang diatur dalam dokumen RPJMD dan RKPD dapat disinkronkan dengan RPJPD," tandasnya.
Hadir dalam musyawarah tersebut, Pj. Sekda Kabupaten Bursel, Ruslan Makatitta; Kepala BAPPEDA Bursel, Melkior Solissa; para Staf Ahli Bupati dan asisten Setda Kab. Bursel; pimpinan TNI/Polri; Tim Percepatan Pembangunan kabupaten Bursel; para narasumber dari direktur regional III Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas dan Bappeda Provinsi Maluku; Tim Pusat Studi Perdesaan Universitas Pattimura, Prof. Dr. Ir. La Ega, MS, Pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah kabupaten Bursel; Pimpinan Instansi Vertikal; Pimpinan Perbankan, LSM dan Ormas pada lingkup pemerintah kabupaten Bursel; Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Para Asosiasi Usaha, Rekan-rekan Pers, serta tamu dan undangan lainnya. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |