Kunjungan ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang berlangsung dari 29 hingga 31 Juli di Jakarta, yang juga mencakup pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait penanggulangan bencana dan inflasi di Kota Ambon.
Kunjungan ke BKN bertujuan untuk menindaklanjuti Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman RI Perwakilan Maluku terkait pengaduan tenaga honorer Dinas Damkar Kota Ambon yang tidak lulus seleksi calon PPPK pada tahun 2023.
"Kami sesungguhnya sangat peduli terhadap nasib dari para tenaga honorer yang bertugas di Dinas Damkar Kota Ambon," paparnya.
"Jadi bagaimana kinerja mereka selama ini, bagaimana mereka begitu bersemangat dalam bekerja sesuai tupoksi mereka yang memang sangat rentan terhadap bahaya. karena itu, kami akan berupaya untuk bisa menaikkan status mereka menjadi tenaga PPPK," tambah Dominggus.
Walikota menegaskan bahwa pemerintah kota peduli terhadap nasib para tenaga honorer dan berupaya untuk meningkatkan status mereka menjadi tenaga PPPK.
Dalam pertemuan dengan BKN, disepakati untuk memprioritaskan tenaga honorer Dinas Damkar dalam seleksi penerimaan PPPK tahun 2024, dengan fokus pada mereka yang terdata dalam database BKN.
BKN juga akan memberikan jawaban tertulis terkait penataan tenaga non-ASN dan perkembangan seleksi pengadaan ASN tahun 2023 sebagai respons terhadap LAHP Ombudsman.
"Pemkot Ambon juga diminta untuk kedepan dapat berkonsultasi dengan BKN Pusat guna pemadanan data honorer yang terdata dalam Database BKN," tandas Kaya. (JP)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |