Rakor lintas sektoral tersebut di hadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Perhubungan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Koramil 02/1506 Leksula, Kompi C 735 Nawasena, dan tokoh agama.
Dalam sambutannya, Kapolres Bursel, AKBP Agung Gumilar mengatakan, pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bursel adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dimana dengan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bursel yang akan datang, maka segenap rakyat di Kabupaten Bursel akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan guna memilih kembali Bupati/Wakil Bupati yang mereka anggap mampu membawa roda pemerintahan lima tahun mendatang ke arah yang lebih baik.
"Penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bursel yang akan dilaksanakan tidak lepas dari dukungan segenap elemen masyarakat Bursel, terutama dalam bidang keamanan," ujar Kapolres.
Katanya, bukan tidak mungkin situasi dan kondisi Kamtibmas yang dirasakan kondusif belakangan ini dapat berubah secara drastis hanya karena timbulnya benih gangguan Kamtibmas maupun permasalahan sosial yang dapat dengan mudah menimbulkan konflik.
"Dalam setiap pentahapan pemilihan sejak tahap pendaftaran, distribusi logistik, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, sampai dengan penetapan dan pengumuman bakal calon Bupati dan Wakil diprediksikan akan banyak dijumpai pelanggaran dan kecurangan," ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Kapolres, perlu dilakukan koordinasi, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pengamanan baik dari Polres Bursel maupun antar instansi terkait, yang merupakan dasar keberhasilan dalam mewujudkan terlaksananya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bursel yang aman, damai, dan lancar.
Ia menyebut, rapat koordinasi lintas sektoral ini bertujuan untuk membangun sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang kuat antar berbagai instansi.
Hal ini dilakukan guna mewujudkan Kamtibmas yang kondusif menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di wilayah Bursel.
"Indeks kerawanan Pemilu menjadi acuan utama Polres Bursel dalam pelaksanaan Operasi Mantap Praja Salawaku 2024, sehingga kami berkomitmen untuk mengantisipasi segala potensi ancaman sejak dini agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi," tegasnya.
Kapolres membeberkan, salah satu potensi ancaman yang diidentifikasi adalah adanya polarisasi di masyarakat akibat perbedaan kepentingan dalam Pilkada.
Kondisi ini perlu diantisipasi dengan baik agar tidak menimbulkan perpecahan dan konflik.
Lebih jauh Kapolres menyebut, Pilkada serentak tahun 2024 ini menjadi momen yang sangat penting bagi masyarakat Bursel dimana kabupaten yang terdiri dari 6 kecamatan dan 81 desa akan melaksanakan Pilkada, selain pemilihan gubernur.
"Oleh karena itu, sinergi dan soliditas antar berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses penyelenggaraan pilkada berlangsung," tambahnya.
Kapolres pertama di Bursel ini berharap rapat koordinasi lintas sektoral ini dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama untuk menjaga situasi tetap kondusif.
"Dengan adanya sinergi yang kuat, diharapkan Pilkada serentak di Bursel dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar," tandasnya. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |