Tudingan tersebut sebelumnya disampaikan oleh KNPI versi Almuhajir dan beberapa oknum lainnya di beberapa media lokal.
Taher menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, sehingga tudingan dinasti politik tidak relevan.
"Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 ini kan di pilih langsung oleh rakyat, rakyat yang akan menentukan pilihan bukan pak Ramly sendiri yang memilih jadi bagaimana itu di artikan sebagai sebuah dinasti," ucap Taher.
Ia juga mengkritik sikap yang menginginkan Ramly tidak terlibat dalam kontestasi Pilkada dan menekankan bahwa keputusan politik bukanlah wewenang satu individu, melainkan partai.
'Semua keputusan politik soal siapa yang bakal di rekomendasikan itu adalah domainnya DPP partai Golkar dan sebagai kaders Golkar, Gadis Siti Nadia Umasugi juga memiliki hak yang sama dengan kaders Golkar lainya dalam melakukan lobby untuk mendapatkan rekomendasi jadi saya pikir penilaian mereka ini salah tempat," ujarnya.
Dirinya menilai ada beberapa oknum yang memberikan statemen terkait dinasti politik dan mereka ini adalah orang-orang yang dari awal mendorong kandidatnya agar dapat bertarung dalam Pilkada tahun ini namun karna tidak di akomodir sehingga berbuntut kecewa.
Taher mengajak generasi muda Maluku untuk memberikan pencerahan politik yang baik kepada masyarakat, alih-alih menyampaikan narasi yang menunjukkan ketidakdewasaan dalam pemahaman politik.
"Sebagai generasi muda Maluku mestinya dapat memberikan pencerahan politik yang baik kepada masyarakat, menyampaikan ide dan gagasan kandidat dan lebih tepat lagi bisa menyampaikan narasi - narasi yang menunjukan kedewasaan kita dalam pemahaman politik," tandasnya. (LTO)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |