Dana sebesar itu diperlukan untuk mendanai berbagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
"Indonesia membutuhkan US$ 281 miliar atau mungkin bagi audiens yang sulit membayangkan seberapa besar uang itu, saya akan terjemahkan itu sekitar Rp 4.000 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Indonesia Sustainable Forum, Jakarta, kemarin.
"Anggaran ini sama dengan 1,1 kali total APBN setiap tahun Indonesia," sambungnya.
Namun, lanjut Sri Mulyani, APBN sendiri tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan pendanaan tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melibatkan sektor swasta dengan menggunakan berbagai insentif fiskal, seperti tax allowance, tax holiday, dan pembebasan bea masuk.
"Pemerintah terus berusaha tidak hanya dengan mengalokasikan APBN, tapi juga menggunakan instrumen fiskal seperti tax allowance, tax holiday, pembebasan bea masuk dan sebagainya," kata dia.
Selain itu, pemerintah juga telah menciptakan instrumen finansial seperti Green Sukuk dan Blue Bonds, yang telah berhasil menarik investasi senilai US$ 7,07 miliar dari 2018 hingga 2023.
"Pendekatan pembiayaan kreatif ini diharapkan dapat mempercepat upaya Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim," tandasnya. (AS)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |