Intervensi dan dugaan penipuan ini dilakukan kepada tokoh-tokoh adat Bursel yang sengaja di panggil untuk menerima insentif. Namun setelah menghadap, para tokoh adat diintervensi hak politiknya, bahkan mereka yang sudah melakukan perjalanan jauh ke kota Namrole harus pulang dengan tangan kosong karena tidak di diberikan insentifnya selaku tokoh adat.
"Ada dugaan penipuan di kantor yang baru saja terjadi, ada tokoh-tokoh adat yang diundang untuk mengambil insentif tapi sampe disana disuruh untuk memilih pasangan tertentu, mereka diintervensi hak politiknya. Sudah begitu mereka tidak diberi insentifnya," ucap GES.
Atas kondisi itu, dengan tegas GES menyampaikan bahwa perbuatan itu merupakan penghinaan bagi tokoh-tokoh adat dan bagian dari melecehkan kehormatan masyarakat Buru.
"Sudah ajak katong punya tua-tua adat dari Kepala Madan, Fena Fafan, Waesama, Leksula, dan Ambalau untuk datang, begitu sampai ancam dan arahkan untuk pilih orang itu, sudah begitu tidak kasih mereka punya insentif lagi, parlente katong punya tua-tua adat," ungkapnya.
"Tua-tua adat itu simbol daerah ini, kehormatan kami, marwah kabupaten ini jangan parlente mereka," tegasnya.
Terkait intervensi tersebut, GES menganjurkan untuk mengganti Bupati, sebab jika terus bertahan, daerah ini tidak akan mengalami perkembangan.
"Kalau tokoh adat saja bisa dibuat begitu bagaimana dengan masyarakat kecil, satu kata ganti Bupati. Bertahan dengan dia itu barang - barang di daerah ini tidak maju," ajaknya.
Tak hanya itu, GES juga memaparkan program untuk pemberdayaan 1000 perempuan padahal tidak pernah realisasi.
"Beta ingat ada program pemberdayaan 1.000 perempuan itu parlente. Jangan takut tidak dapat BLT, BLT itu punya negara bukan pribadi," jelasnya.
"Birokrasi ini di pakai dan dikorbankan untuk kepentingan anak-anak dan keluarganya. Untuk membenahi hal ini maka saya dan Pak Midi harus kluar dari zona itu untuk membuat terobosan baru," tutupnya. (Tim)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |