Selain harga yang melambung tinggi, kelangkaan juga memperburuk situasi, sehingga warga terpaksa tetap membeli meskipun memberatkan.
Kondisi ini memengaruhi banyak pihak, mulai dari pengguna kendaraan hingga nelayan yang bergantung pada BBM untuk melaut.
DPRD perlu segera bergerak dalam menangani masalah ini, mengingat hal ini membawa dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat.
Pemerintah Daerah, terutama melalui dinas terkait seperti Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop), harus segera menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk mencegah spekulasi harga dan memastikan ketersediaan BBM di daerah-daerah terpencil seperti Pulau Gorom.
Selain harga melambung tinggi, masih terdapat kelangkaan sehingga ada dugaan kuat, ada oknum-oknum tertentu yang memainkan peran penimbunan minyak di kecamatan pulau gorom, sehingga pada waktu tertentu mereka menaikan harga sesuka hati untuk meraup keuntungan yang besar, untuk memuluskan hal ini, BBM yang bisa dikeluarkan awal oleh APMS disana adalah BBM Jenis Pertamax, sementara BBM jenis petralite disimpan.
"Minyak di Gorom ini kan harganya tidak terkontrol lagi, kami menduga ada oknum yang bermain dibalik semua ini untuk meraup keuntungan," kata Ayub salah satu pemuda gorom pada Rabu (23/10/2024)
Untuk itu, dirinya mendesak DPRD Seram Bagian Timur agar segera panggil pihak-pihak terkait diantarnya Dinas Perindagkop, Pertamina dan serta para distributor, agar masalah kelangkaan dan kenaikan harga ini dapat diketahui, karena untuk kecamatan pulau gorom pada APMS telah melakukan pembatasan penjualan, namun tetap saja terjadi kelangkaan.
"DPRD segera panggil pihak terkait, ada pembatasan penjualan tetapi kok masih tetap ada kelangkaan," ucapnya.
Sementara salah satu anggota DPRD SBT Yusuf Alkatiry dari pertai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) asal daerah pemilihan III (Kecamatan Pulau Gorom, Gorom Timur, Wakate, Teor dan Pulau Panjang) saat dimintai tanggapannya mengatakan, saat ini dirinya belum dapat menanggapi karena belum mendapat aduan secara langsung dari masyarakat kepada dirinya sebagai wakil rakyat, sehingga harus turun ke lapangan untuk mengobservasi sehingga dapat mengetahui kendala-kendala yang berdampak pada kelangkaan maupun kenaikan harga BBM yang tidak terkontrol tersebut.
"Beta (Saya) belum dapat aduan masyarakat sudara tuang terkait kenaikan harga BBM yang tidak terkontrol tuang. Pulau Gorom, beta (Saya) juga belum tau siapa yang Agen di pulau gorom sehingga beta (Saya) belum bisa beri tanggapan terkait persoalan ini sudara, katong (kita) perlu data otentik, oleh sebab itu minimal katong (kita) harus observasi d lapangan boleh," tandas Yusuf. (FS)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |