Aksi yang dipimpin oleh Korlap Umar Letetuny ini pertama kali mendatangi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana untuk mempertanyakan ketersediaan obat di rumah sakit setempat yang dilaporkan mengalami kekosongan selama beberapa bulan.
Sami Latbual, salah satu orator dalam aksi ini, menyuarakan keprihatinan tentang dampak kekurangan obat-obatan terhadap kesehatan masyarakat.
"Mati karena takdir, itu bukan soal, tetapi mati karena tidak ada ketersediaan obat-obatan, itu kurang ajar namanya, " teriak Sami.
Ia menekankan pentingnya rasa kemanusiaan dalam mengelola pelayanan publik, sembari mengkritik pihak terkait yang dianggap kurang peduli terhadap penderitaan masyarakat.
"Tapi diduga kuat ibu dan seluruh perangkat tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak melihat keluh kesah masyarakat," kata mantan ketua DPC PDIP Bursel ini.
Di sana, mereka menuntut pencairan insentif untuk tokoh adat dan tokoh agama, yang menurut mereka telah diminta untuk mendukung pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
"Tokoh adat dan tokoh agama kita, yang merupakan mitra Pemkab beberapa waktu lalu, sudah dipanggil di bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan menandatangani surat-surat, bahkan diintimidasi untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup)," kata Latbual.
Aspirasi pendemo akhirnya diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ruslan Makatita dan sejumlah pejabat lainnya.
Sekda menjelaskan bahwa stok obat sudah tersedia sejak dua hari sebelumnya dan berkomitmen untuk memastikan kebutuhan obat hingga akhir tahun tercukupi.
"Untuk stok obat itu dua hari lalu sudah ada, itu saya perintahkan untuk membijakinya, sehingga stok tersebut bisa mencukupi untuk hingga tahun ini berakhir, " ujar Makatitta.
Terkait insentif tokoh adat dan agama, Sekda berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut untuk menjaga netralitas ASN menjelang Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024.
Mendengar penjelasan Sekda, Latbual berharap Pemkab Bursel bisa segera mencairkan insentif tokoh adat dan agama sebelum proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024 mendatang, sebagai bentuk menjaga netralitas ASN.
Bahkan salah satu orator, Buche Bahta menegaskan, bila tidak menindaklanjuti, maka pihaknya akan kembali mendatangi Pemkab Bursel dengan masa yang lebih besar.
"Jika tuntutan kami tidak diakomodir dan membiarkan masyarakat Bursel terus tersiksa, maka sudah pasti kami akan datang dengan masa yang lebih banyak," tandasnya. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |