Komisioner Bawaslu Kabupaten Buru, Epsus Klion Tomhisa menegaskan, Bawaslu tidak dapat meregistrasi laporan tersebut, karena terbentur dengan regulasi yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, pasal 9, pasal 10 dan pasal 13.
"Jadi di Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, di dalam pasal 9,10 dan 12 itu sangat jelas. Dalam pemberitahuan, katong sudah sampaikan ke dong (pelapor, red), " kata Epsus Klion Tomhisa, Senin (23/12/2024).
Tomhisa menjelaskan, sesuai Perbawasku Nomor 9 tahun 2024, pelapor Arwin Kaimudin (Abeng) dan Harkuna Litiloly, menyampaiksn laporan peristiwa dugaan tindak pidana oleh Ketua KPU Kabupaten Buru, Walid Aziz.
Kemudian bawaslu telah melakukan kajian atas peristiwa tersebut. "Dan kebetulan yang dilaporkan itu sudah pernah ditangani. Walaupun pasal yang berbeda namun sudah pernah ditangani, " jelas Tomhisa.
"Hari Sabtu laporan masuk, kajian awal hanya dua hari. Peristiwa yang sama tidak dapat diproses dua kali, karena sudah dilakukan proses penanganan di laporan sebelumnya, " dalil Tomhisa
Dimintai ketegasannya lagi, soal laporan awal beda dengan laporan terakhir, dan juga pasalnya berbeda, Tomhisa katakan, bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut.
Tomhisa katakan, entah aturan itu ada kelebihannya di mana dan kelemahannya di mana, regulasinya ada dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2024.
"Jadi beta mau sampaikan, bahwa katong bawaslu seng bisa kerja di luar aturan, " tandas Tomhisa.
"Status laporan sudah disampaikan kepada dua pelapor. Sudah diurai jelas, bahwa sudah pernah ditangani, " sambung Tomhisa.
"Dasar hukumnya jelas, sehingga terhadap laporan itu tidak bisa diregistrasi, " tegasnya lagi.
Tomhisa yang ditanyai ulang perihal prnolakan penanganan laporan Harkuna dan Abeng mengatakan, kalau ada diatur dalam pasal 12 ayat (4), yang bunyinya; Hasil Kajian awal berupa dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan pada tingkatan tertentu tidak diregiatrasi.
Kuasa hukum paslon MANDAT, Harkuna Litiloly, mengkritik pedas Bawaslu Kabupaten Buru yang tidak meregiatrasi aduannya bersama Abeng Kaimudin.
Dikatakan, kalau alasan Bawaslu tidak meregistrasi aduan dengan berdalil diatur di Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024,Pasal 9,10, dan 12, sangatlah mengada-ada, sehingga mereka kembali mendatangi kantor Bawaslu untuk meminta penjelasan yang lebih lengkap lagi.
Harkuna tegaskan, laporan soal Ketua KPU, Walid Aziz telah berbohong dalam rapat pleno, lalu mensahkan satu suara siluman di TPS 21, baru pernah diadukan untuk pertama kali ke Bawaslu pada tanggal 17 Desember lalu.
Sedangkan laporan tanggal 5 dan 7 Desember lalu terkait dugaan panggaran administtasi di TPS 21 oleh Ketua KPU dan dugaan Ketua KPU melakukan tindak pidana pemilu dengan mengaku mencoblos di TPS 21 serta ketahuan ada mencoblos lagi di TPS 19.
Terkait dugaan pidana pemilu, sangkaan awal, ketua klu mencoblos di TPS 21 dan menciblod juga di TPS 19 Namlea.
Namun bawaslu tegaskan tak ada saksi yang melihat langsung Walid mencoblos di TPS 21. Kemudian keterangan dati Walid dianggap telah mrnimbulkan polemik di publik, sehingga madalah itu diteruskan ke DKPP.
Pengakuan Walid dalam rapat pleno kalau dia mencoblos di tps 21 dengan menggunakan ktp Namlea, kemudian dia juga ada mensahkan satu suara silumen di tps 21, kemudian menimbulkan masalah pidana pemilu dengan sangkaan ketua Ketua KPU telah berbohong, sehingga Harkuna dan Abeng mengadukannya ke bawaslu.
"Kita akan terus lakukan perlawanan dan nanti akan dibuktikan di DKPP. Kita juga akan melapor ke Bawaslu RI dan Kapolri serta Jaksa Agung di Jakarta, " demikian Harkuna. (AJP)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |