Menurut Laitupa, informasi itu tidak benar alias hoax sebab meskipun lampu hanya mati beberapa menit, namun aktifitas pelayanan tetap berjalan seperti biasa.
"Seng...o (tidak) lampu sudah menyala itu. Tadi ada wartawan juga yang konfirmasi dan sudah jelaskan bahwa hanya miss komunikasi saja," ujar Hanafi membantah informasi tersebut, Senin (24/2/2025).
Melalui Handphone, dirinya menekankan bahwa miss komunikasi tersebut telah diselesaikan dan tunggakan listrik sudah dibayar.
"Miss komunikasi ini soal pembayaran tapi sudah diselesaikan dan aktifitas sudah berjalan seperti semula. Kalau ada yang bilang aktifitas lumpuh total itu tidak benar," paparnya.
Lebih jauh Laitupa menyebut, kalaupun terjadi pemadaman, masih ada mesin cadangan yang bisa digunakan sementara sebagai langkah antisipasi jika terjadi mati lampu.
"Aktifitas seng berhenti, semua pelayanan jalan seperti biasa. Tunggakan satu bulan tapi baru terlambat beberapa hari," tuturnya.
Ia mengaku memang dari pihak PLN sudah berkomunikasi terkait tunggakan listrik, namun waktu itu dirinya sementara berada di luar daerah sehingga belum bisa menyelesaikan tunggakan listrik tersebut.
Selanjutnya, Laitupa mengaku tidak mengetahui adanya tindakan pemutusan aliran listrik di RSUD, sebab sekembalinya dari luar kota, ia langsung fokus mengurus pencairan anggaran di Badan Pengelola Keuangan (BPK).
"Kemarin bendahara juga kasi informasi tapi beta sementara di Kalimantan dan beta sudah komunikasi dengan PLN kalau katong sementara berproses di keuangan kalau sudah langsung katong selesaikan," tandasnya dengan dialeg Ambon.
Sementara informasi yang berhasil dikumpulkan, terjadinya penundaan pencairan UP karena belum ada sera terima jabatan bupati lama (Safitri Malik Soulisa) ke Bupati Baru (La Hamidi).
Bahkan kabar yang lagi memanas, ada dugaan UP milik Dinas/ Badan tersebut akan digunakan untuk membiayai hal-hal diluar peruntukan sebagai mana tujuan penggunaan UP tersebut.
Dengan demikian, untuk memuluskan dugaan tersebut, sejumlah isu mulai dikemas dan sengaja dimainkan oleh pihak-pihak tertentu agar UP di setiap Dinas/Badan dapat dicairkan. Bahkan kabarnya lagi, terjadi perang perebutan jabatan di masa transisi pemerintahan yang kini menjadi bola liar untuk menjatuhkan kinerja-kinerja dari setiap pimpinan Dinas/Badan tak terkecuali Direktur RSUD Namrole. (Tim)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |