Langkah yang diambil oleh pasangan La Hamidi - Gerson Eliaser Selsily (LHM-GES) dengan mendatangi Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan merupakan strategi yang cukup penting.
Tujuan mereka untuk melobi subsidi agar KMP Tanjung Kabat bisa kembali beroperasi sekaligus menunjukkan komitmen dan keseriusan mereka dalam meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat Bursel.
Jika subsidi ini berhasil didapatkan, tentunya akan memberikan dampak besar bagi mobilitas warga, distribusi barang, serta perekonomian daerah sebab transportasi penyeberangan yang stabil sangat penting, terutama bagi daerah kepulauan atau yang memiliki keterbatasan akses darat.
Bupati terpilih La Hamidi saat di konfirmasi, Kamis (6/2/2025) mengaku langkah yang diambil oleh LHM-GES menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun infrastruktur transportasi di Bursel.
Dengan melakukan pertemuan langsung dengan pihak Kementerian Perhubungan, mereka berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam mengatasi permasalahan operasional KMP Tanjung Kabat.
"Kami minta support dari Kementrian Perhubungan untuk bantu Bursel di bidang tranportasi laut dengan meminta untuk terus mensuport subsidi kepada KMP Tanjung Kabat yang di kelola oleh Perusahaan Daerah kita Bipolo Gidin," ujarnya.
"Jika berhasil, ini akan menjadi kabar baik bagi masyarakat Bursel, karena transportasi yang lancar akan berdampak pada konektivitas, perekonomian, dan kesejahteraan warga," tambahnya.
Sikap proaktif LHM-GES dalam memanfaatkan waktu mereka saat berada di ibu kota negara untuk melobi kepentingan masyarakat Bursel menunjukkan komitmennya sebagai pemimpin daerah.
Dengan mendekati pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, mereka berupaya mempercepat realisasi berbagai program dan bantuan yang bisa mendukung pembangunan di Bursel.
Langkah yang diambil oleh La Hamidi dan Gerson Eliaser Selsily ini sangat strategis, mengingat transportasi laut adalah salah satu kebutuhan utama masyarakat Bursel.
"Dengan meminta dukungan subsidi dari Kementerian Perhubungan, kami berharap KMP Tanjung Kabat bisa kembali beroperasi dan melayani masyarakat secara optimal," tuturnya.
Jika subsidi ini bisa diperoleh secara berkelanjutan, tentu akan meringankan beban operasional Perusda Bipolo Gidin sebagai pengelola kapal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang bergantung pada transportasi laut.
"Ini komitmen kami untuk segera bekerja setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025 nanti," paparnya.Dengan melanjutkan komunikasi setelah pelantikan, mereka memastikan bahwa upaya lobi dan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
"Jika transportasi laut seperti KMP Tanjung Kabat bisa kembali beroperasi, ini akan sangat membantu mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Buru Selatan. Semoga upaya kami mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat," tutupnya. (AL)
![]() |
Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |