Minta Tambah Kuota BBM dan Subsidi Untuk Nelayan, LHM-GES Sambangi BPH Migas

Jakarta - Bupati dan Wakil Bupati terpilih kabupaten Buru Selatan, provinsi Maluku, La Hamidi - Gerson Eliaser Selsily (LHM-GES) menyambangi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Jumat (7/2/2025).

Didampingi Wakil Ketua I DPRD Bursel, Ahmadan Loilatu; Ketua Fraksi PAN Bursel, Ibrahim Solissa, anggota DPRD Bursel dari PAN, Zainal Adoa, dan Staf Pemda Bursel perwakilan Jakarta, LHM-GES melakukan audiens dengan para pimpinan BPH Migas di kantor Cenderawasih lantai G, Jakarta Pusat.

Pejabat BPH Migas yang hadir, dalam audiensi tersebut; Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas, Sentot Harijadi BTP; Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Anwar Rofiq dan sejumlah staf BPH Migas.

Bupati terpilih Kabupaten Bursel, La Hamidi (LHM) menjelaskan bahwa agenda dirinya bersama dengan Wabup serta pimpinan dan anggota DPRD Bursel untuk bertemu dengan pihak BPH Migas adalah untuk menyuarakan  aspirasi masyarakat terkait ketersedian BBM di kabupaten Bursel.

Dimana, kuota untuk Bursel yang angka populasi masyarakatnya semakin hari semakin meningkat ini, tidak bisa tetap menggunakan jata kuota BBM yang lama.

"Jadi agenda kami ke BPH Migas adalah mengajukan permintaan penambahan kuota BBM dan subsidi khusus minyak untuk para nelayan," ujar LHM, Jumat (7/2/2025).

Ia mengaku, sebelum terpilih menjadi Bupati, dirinya juga pernah merasakan dampak dari kelangkaan BBM di kabupaten Bursel. Untuk itu langkah yang di ambil saat sudah sepatutnya dilakukan.

"Langkah ini menunjukan keseriusan kami untuk menjawab permasalah dan keresahan masyarakat Bursel," ujarnya.

Sementara Wakil Bupati, Gerson Eliaser Selsily (GES) membeberkan, Pemda Bursel telah mengusulkan penambahan BBM dengan menyurat ke Pemprov Maluku.

"Minyak solar kami usul 952.5 KL, Minyak Tanah 4.788 KL, dan pertalite 12.200 KL," rinci Selsily.

Ia menyebut, dari surat ke Pemprov itu sudah dijawab oleh BPH Migas namun kuotanya masih kecil. Maka pihaknya melakukan audiens untuk menindaklanjuti surat BPH Migas Nomor T-16/MG.05/BPH/2025 yang sudah mematok jatah BBM bagi 11 kabupaten/kota di Maluku termasuk Bursel.

"Dalam surat itu jatah minyak tanah untuk Bursel 1.973 KL, pertalite 7.876  dan solar 645 KL. Ini terlalu kecil," bebernya.

"Kami merasa jatah yang diberikan sesuai surat BPH Migas tertanggal 15 Januari 2025 tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Bursel secara menyeluruh. Maka kami ambil langkah dengan melakukan audiens bersama BPH Migas untuk meminta ditambahkan kuota BBM kami," tandasnya. (AL)

Baca Juga