"Saya menyampaikan permohonan maaf, tidak ada sedikit pun niat untuk menahan gaji, Tunjangan Hari Raya (THR) serta hak-hak lainnya," ujar La Hamidi via rilis yang diterima media ini, Senin (24/3/2025).
Orang nomor satu di Bumi Fuka Bipolo ini menjelaskan, bahwa Pemkab Bursel masih tergantung terhadap transfer pusat, itu yang menyebabkan gaji dan hak-hak lainnya belum bisa terbayarkan.
Ia menjelaskan, penyebab dana transfer terlambat masuk karena adanya keterlambatan pelaporan keuangan yang disampaikan ke Pemerintah Pusat (Pempus). Pelaporan keuangan yang terlambat disampaikan ke Pempus yaitu November dan Desember 2024, sehingga berpengaruh kepada keuangan di Januari dan Februari 2025.
"Akibatnya Pemkab Bursel mendapatkan sanksi pemotongan dana sebesar 25 persen dari dana yang mau ditransferkan, ini sesuai dengan penjelasan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bursel Jeane Rinsampessy kepada saya, " kata Bupati.
Untuk itu, LHM meminta untuk bersabar, karena menurut Kaban Keuangan dan Aset Daerah Bursel, laporan sudah disampaikan dan sanksi sudah dipulihkan, tinggal menunggu dana masuk, sekitar 27 Maret 2025.
"Informasi terakhir dana akan masuk tanggal 27 Maret," tutupnya.
Kejadian keterlambatan penyaluran gaji dan berbagai tunjangan ini bukan saja di alami oleh Pemda Bursel, namun juga di alami beberapa kabupaten di Maluku termasuk pemerintah provinsi Maluku. Yang sudah menerima dana transfer hanya kabupaten Buru dan Kota Ambon. (AL)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |