Kemudian statemen yang lain juga dilayangkan, Bernadus Waemese anggota DPRD fraksi Perindo yang menyebutkan, penempatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bursel yang diangkat bupati dan wakil bupati terpilih, LHM-GES tidak sesuai dengan pangkat dan golongan.
Menanggapi hal itu Koordinator Pemuda Pemerhati Buru Selatan (PPBS), Ahmad Latuconsina menyayangkan, statemen anggota DPRD Gani Rahawarin dan Bernadus Waemese, dalam rapat Komisi 1 DPRD Bursel tersebut.
Latuconsina menilai, pernyataan Gani Rahawarin sangat tidak berdasar yang melayangkan kritik terhadap pemerintahan, LHM-GES yang saat ini tengah fokus menjalankan program 100 hari kerja yang kini, baru memasuki 18 hari kerja, artinya pemerintahan LHM-GES baru seumur jagung.
Sementara dikaitkan dengan statemen anggota DPRD, Gani Rahawarin sangat bertolak belakang dengan realitas yang terjadi saat ini, justru pemerintahan saat ini menunjukkan trend perubahan kearah lebih baik.
"Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kami, apakah situasi pemerintahan saat ini terburuk ataukah cara berpikir saudara Gani Rahawarin yang buruk atau dangkal?" kata Latuconsina dalam rilisnya yang diterima media ini, Rabu 19 Maret 2025 malam.
Selanjutnya, Rahawarin membuat pernyataan bahwa keramaian di kantor bupati seperti pasar. "Nah tentunya, kami membantah pernyataan saudara Rahawarin, sebab pernyataan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Saat itu kantor Bupati ramai, karena banyak pegawai berurusan di kantor tersebut," ucap Latuconsina.
Selain itu, statemen Gani Rahawarin terkait kunjungan masyarakat di kantor Bupati dengan memakai celana pendek dan sendal jepit itu adalah hoax atau berita bohong. Karena pernyataan tersebut atas dasar informasi liar, tanpa melakukan pantauan langsung di kantor bupati.
Kemudian menanggapi pernyataan, Bernadus Waemese bahwa penempatan pimpinan OPD tidak sesuai syarat kepangkatan. Perlu diketahui, bahwasanya pengangkatan OPD adalah hak prerogatif bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Yang paling terpenting mereka mampu bekerja sesuai visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih.
"Kami juga mengingatkan bahwa pemerintahan ini masi baru, tentu butuh penyesuaian. Kenapa statemen ini tidak di sampaikan saat pemerintahan periode Safitri Malik Soulisa. Padahal saat itu, penempatan kepala OPD tidak sesuai dengan pangkat dan golongan. Tetapi, Bernadus Waemese hanya berdiam diri selama 5 tahun," ucapnya.
Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Cabang Ambon, Hamja Loilatu turut menyoroti pernyataan, Basir Solissa anggota DPRD dari PKB yang menyebutkan, Pemerintahan LHM-GES sangat amburadul.
Menurut Loilatu, pernyataan tersebut sangat tidak rasional dan sarat kepentingan. Lantaran diduga, akibat dari pergeseran posisi pada pemerintahan saat ini. Program 100 hari kerja, LHM-GES baru berjalan 18 hari kerja, lantas bagaimana saudara BS kemudian menilai pemerintahan ini Amburadul?.
Apakah situasi pemerintahan, LHM-GES amburadul ataukah pikiran saudara yang amburadul akibat diduga tidak mendapat kue kekuasaan?.
"Kita harus feer bahwa situasi pemerintahan ini, belum normal dan masih seumur jagung. Jadi tidak seharusnya selaku anggota DPRD, Basir Solisa mengeluarkan statemen seperti itu," paparnya.
"Sesungguhnya menurut kami situasi pemerintahan saat ini sedang baik-baik saja, namun kami memantau situasi ini berangkat dari gerak cepat dari pak, LHM-GES dalam membuat gebrakan/perombakan kabinet baru," tambahnya.
Disinilah memunculkan, reaksi dari 4 anggota DPRD yang diduga tidak mendapat bagian atau jatah dari pembentukan kabinet baru dimaksud.
"Kami menganalisa bahwa ini adalah kelakar, agar kemudian mencari posisi untuk mengamankan para koleganya supaya bisa mendapat posisi di pemerintahan ini," tandas Loilatu.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bursel, Ridwan Nyio turut bersuara terkait dengan penataan struktur jabatan.
Nyio menjelaskan, kekosongan jabatan defenitif ini adalah bom waktu dari warisan 10 tahun pemerintahan sebelumnya yang tidak melaksanakan proses pelantikan pejabat eselon bagi ASN yang sudah memenuhi persyaratan.
Untuk itu, semua jabatan yang saat ini disusun pemerintahan LHM-GES bersifat sementara dan dilaksanakan untuk mendukung jalannya pemerintahan sampai proses seleksi dan pelantikan pejabat Eselon nanti.
"Jadi karena itu mengakibatkan penyumbatan karier PNS dan posisi kepangkatan bagi ASN yg terhambat, hal ini mengakibatkan tidak adanya jabatan definitif sehingga dalam pemerintahan Pak La Hamidi dan Pak Gerson perlu menata ulang birokrasi, yang rencananya akan dilakukan pelantikan Eselon III dan IV dalam waktu yang tidak terlalu lama," ucapnya melalui pesan WhatsApp kemarin.
Katanya, rencana pelantikan pejabat eselon untuk posisi defenitif disetiap dinas/badan memang diperlukan untuk guna mendukung jalannya pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun semua itu perlu proses.
"Tujuan dilaksanakan seleksi dan pelantikan jabatan ASN secara normatif dapat menguatkan organisasi, meningkatkan kepatuhan Pemda terhadap regulasi, meningkatkan komitmen ASN dalam pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan semua itu perlu proses," tutupnya. (Tim)
 |
| Klik ☝ untuk mengikuti akun Google News Kami agar anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya |